Terima Ratusan Aduan Pelanggaran Data Pribadi, Berikut Langkah Penanganannya
Post text template (spintax enabled, like awesome) —
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat meningkatnya risiko pelanggaran dalam pelindungan data pribadi di Indonesia. Dari Oktober 2024 hingga November 2025, permasalahan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpatuhan terhadap regulasi hingga insiden keamanan data yang melibatkan banyak pihak.
Berdasarkan Laporan Data Ditjen Pengawasan Digital 2025, terdapat 342 aduan yang masuk. Dari angka tersebut, sekitar 41 persen di antaranya merupakan aduan yang berhubungan langsung dengan pelindungan data pribadi.
Jumlah permohonan konsultasi yang tercatat juga mencolok, di mana sebanyak 483 permohonan diterima, dan 89 persen di antaranya menyoroti isu pelindungan data pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat, serta pelaku industri, semakin peduli akan keamanan data dalam era transformasi digital yang pesat.
Peningkatan Kesadaran Terhadap Keamanan Data Pribadi
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menilai data ini sebagai sinyal positif. Masyarakat semakin berhati-hati dan akrab dengan isu pelindungan data pribadi, yang terlihat dari tingginya angka konsultasi yang masuk.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi publik dalam hal ini. Meskipun konsultasi meningkat, tetap diperlukan pengetahuan agar laporan yang diajukan tepat sasaran dan penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara efektif.
Kondisi ini menjadi pertanda bahwa pengendali data kini semakin menyadari pentingnya langkah proaktif dalam mematuhi ketentuan yang ada. Namun, tantangan besar masih ada dalam meningkatkan pemahaman secara menyeluruh di kalangan masyarakat.
Monitoring dan Pemantauan Platform Digital untuk Kepatuhan
Dalam rangka memastikan kepatuhan, Komdigi melakukan pemantauan terhadap 350 platform digital, yang mencakup 280 website dan 70 aplikasi. Hasil pemantauan menunjukkan 115 potensi pelanggaran pada website dan 24 pelanggaran pada aplikasi.
Rasio pelanggaran pada website tercatat mencapai 41 persen, sedangkan pada aplikasi hanya 34 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa ancaman pelanggaran data di layanan berbasis web masih lebih besar.
Penting untuk mengatasi penumpukan status tindak lanjut yang terjadi di website, terutama antara September hingga November 2025. Alexander menekankan bahwa pengelolaan data pribadi di platform web harus ditingkatkan untuk memenuhi standar keamanan yang memadai.
Pentingnya Kerjasama dan Kesadaran dari Penyedia Layanan
Komdigi juga mencatat 56 kasus dugaan pelanggaran pelindungan data selama periode pemantauan. Lonjakan insiden terlihat signifikan pada bulan Juni dan Juli 2025, dengan sebagian besar laporan berasal dari penyelenggara sistem elektronik.
Laporan ini menggambarkan bahwa kesadaran untuk melaporkan insiden meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan data pengguna.
Namun, Alexander mengingatkan bahwa pelaporan insiden harus disertai dengan penguatan keamanan teknis. Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan digital.
Regulasi Sebagai Landasan untuk Keamanan Data yang Lebih Baik
Dari sisi kebijakan, Komdigi menekankan pentingnya memperkuat kerangka regulasi pelindungan data pribadi. Hingga akhir 2025, rancangan peraturan tertinggi terkait pelindungan data sedang diproses di tingkat presiden.
Setelah regulasi final, akan ada upaya untuk beralih dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif dalam pengawasan. Ini akan mencakup audit berkala dan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk analisis risiko.
Alexander percaya bahwa pelindungan data pribadi akan menjadi kunci kepercayaan publik dalam ekosistem digital, yang memerlukan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang jelas untuk memastikan hak-hak individu terlindungi secara berkelanjutan.
Dengan semakin kritisnya peran data dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keamanan data pribadi harus dikedepankan agar pelaporan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Akhirnya, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa semua pihak, baik individu maupun lembaga, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjaga data pribadi mereka. Komitmen untuk meningkatkan keamanan data akan menjadi landasan bagi pembangunan digital yang berkelanjutan.
Dengan dukungan yang tepat dari para pemangku kepentingan, kita dapat membangun masa depan digital yang lebih aman bagi semua.
